{"id":868,"date":"2021-06-29T06:32:04","date_gmt":"2021-06-29T06:32:04","guid":{"rendered":"http:\/\/10.8.4.182\/?p=868"},"modified":"2021-06-29T06:32:04","modified_gmt":"2021-06-29T06:32:04","slug":"diskusi-kontemporer-anti-pencucian-uang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fe.unsri.biz.id\/index.php\/2021\/06\/29\/diskusi-kontemporer-anti-pencucian-uang\/","title":{"rendered":"DISKUSI KONTEMPORER ANTI-PENCUCIAN UANG"},"content":{"rendered":"\n

DISKUSI <\/strong>KONTEMPORER ANTI PENCUCIAN UANG<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201dImplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pertumbuhan dan Integritas Perekonomian Nasional\u201d<\/p>\n\n\n\n

Kerjasama<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PPATK RI-Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Palembang, 1 Juli 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Didukung Oleh<\/p>\n\n\n\n

Jurusan Manajemen, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Jurusan Akuntansi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka, Laboratorium Perbankan dan Badan Eksekutif Mahasiwa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

 Fakultas Ekonomi Unsri<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Keberadaan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, merupakan kebutuhan riil di dalam membantu stabilitas pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Rezim ini akan dapat berjalan secara efektif bilamana seluruh elemen dan komponen yang ada di masyarakat bersama-sama bahu membahu di dalam membangun dan mengembangkannya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point<\/em> dalam membangun rezim anti pencucian-uang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari  kalangan Akademisi dan Mahasiswa yang dapat memperkaya khazanah kajian anti-pencucian uang di Indonesia. Negara yang tidak menerapkan Anti-Pencucian Uang\/Pendanaan Teroris (APU-PPT) akan disekat dari sistem keuangan global, Karena negara lain tidak ingin \u201cuang panas\u201d dari negara tersebut menginfiltrasi sistem keuangan mereka melalui transfer dana, transaksi L\/C, kartu kredit dan sebagainya.<\/p>\n\n\n\n

Indonesia dianggap oleh pasar dunia sebagai \u201chigh risk jurisdiction\u201d dari perspektif kejahatan keuangan (termasuk pencucian uang). Predikat ini dapat menghambat investasi dan mengganggu reputasi Indonesia di mata pasar. Persoalan TPPU dan kejahatan ekonomi lainnya perlu menjadi concern, <\/em>mengingat dampaknya terasa di berbagai lini ekonomi dan hukum. Praktik TPPU menimbulkan shadow economy, <\/em>yang dapat membahayakan integritas perekonomian nasional dan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas tersebut sama sekali tidak terdaftar. Selain itu, TPPU dan kejahatan ekonomi lainnya juga mengakibatkan terjadinya moral hazard <\/em>di berbagai sektor jasa keuangan. Ditambah, pertembangan teknologi informasi membuat lalu lintas transaksi keuanga menjadi semakin kompleks, dengan keberadaan Financial Technology <\/em>(Fintech), e-commerce, <\/em>pinjaman online (pinjol), crowdfunding, <\/em>hingga berbagai bisnis ilegal yang sumber pendanaannya berasal dari TPPU.<\/p>\n\n\n\n

Mengigat hal di atas perlu diadakanya Pelaksanaan Diskusi Kontempore Anti-Pencucian Uang dimana pada kesempatan ini, PPATK menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang dilaksanakan secara daring (Webinar Meeting). Dengan tema yang diangkat adalah \u201dImplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pertumbuhan dan Integritas Perekonomian Nasional\u201d<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Tujuan dari DISKO Anti-Pencucian Uang ini antara lain untuk :<\/p>\n\n\n\n

  1. Membangun pemahaman dan kesadaran bagi kalangan Akademisi  dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan fakultas lainnya di Universitas Sriwijaya untuk dapat bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) membangun Indonesia bersih dari pencucian uang;<\/li>
  2. Membangun diskusi yang konstruktif antara PPATK sebagai focal point <\/em>di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan sivitas akademika di lingkungan Universitas Sriwijaya;<\/li>
  3. Memperkuat kerja sama dan sinergi antara PPATK dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra strategis dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU;<\/li>
  4. Melaksanakan amanat yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada publik; dan<\/li>
  5. Mendiskusikan isu strategis terkini terkait efektivitas penanganan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang.<\/li><\/ol>\n\n\n\n